Agama Lokal

Sifat Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

2011-12-02T16:27:00.000-08:00

“Absolut”, “Serentak dan Seragam”, “Tidak bisa berubah dan diubah-ubah”, “Tidak perlu dipelajari dan dihafalkan”

NAFAS
Absolut?
Ya,
karena setiap manusia dan binatang hidup pasti menghisap Oksigen dan tidak bisa digantikan dengan zat lain

Serentak dan seragam?
Ya,
karena di seluruh belahan dunia semua orang memiliki gaya nafas yang sama, tanpa adanya sosialisasi

Tidak bisa berubah dan diubah-ubah?
Ya,
karena orang tidak bisa merubah gaya nafasnya atau yang dihirupnya

Tidak perlu dipelajari dan dihafalkan?
Ya,
karena pada saat kita lahir, kita tidak perlu mempelajari dan menghafalnya bagaimana cara bernafas

AGAMA

Absolut?
Tidak,
karena ada banyak pilihan Agama di dunia ini, meskipun semuanya meng-klaim merekalah yang paling benar. Kondisi ini justru banyak menimbulkan peperangan yang sebenarnya dibenci oleh Nya

Serentak dan Seragam?
Tidak,
karena tidak ada satupun Agama di dunia yang tidak memerlukan sosialisasi untuk pengembangannya / pemasarannya. Di lain pihak, semua agama bermula dari kepercayaan lokal (tidak serentak, dan perlu sosialisasi)

Tidak bisa berubah dan diubah-ubah?
Bisa,
karena orang dapat mengubah ayat-ayat atau doa-doa dalam Kitab Ajarannya, dan kemudian dicetak ulang dengan sampul yang sama. Yang saat ini kita dapat lihat banyak bentrokan internal di Agamanya sendiri, karena ada pihak yang merasa, bahwa kelompok lain telah mengubah kaidah Agama dalam Kitab Ajarannya, sementara menurut salah satu pihak, milik merekalah yang lebih asli.

Tidak Perlu dipelajari dan dihafalkan?
Justru harus dipelajari dan dihafalkan terlebih dahulu, karena tanpa mempelajari dan menghafalnya, maka kita tidak dapat berprilaku menurut Agama yang dianut.

Catatan:
Melihat logika di atas, maka tidak heran jika terjadi banyak peperangan di sana-sini. Karena mayoritas Agama ingin benarnya sendiri, dengan pembenaran diri atas nama utusan Tuhan Yang Maha Esa.
Agama Jawi mengajarkan teposeliro atau tenggangrasa atau lebih menekankan pada empati, ketimbang pembenaran diri atas nama utusan Tuhan Yang Maha Esa.
Ditinjau sedikit lebih jauh, pertanyaannya, apakah orang tua kita rela dan mau melihat anak-anak mereka berkelahi satu sama lain. Kalau orang tua kita saja tidak rela dan tidak mau, apalagi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah membuat agama. Dengan kita mengakui agama-agama tersebut buatan Tuhan Yang Maha Esa, sementara mereka saling bertikai, maka sama saja kita mengecilkan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri.

Definisi Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

2011-12-01T16:29:00.000-08:00

Mengapa kita perlu membicarakan Kosa Kata Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hal ini mengingat banyak klaim dari beberapa Agama yang menyatakan bahwa Agama tersebut adalah Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

Kita dapat bedakan menjadi dua definisi :

1. Ciptaan Tuhan secara langsung; adalah berbagai hal yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tanpa perantara apapun.

Kehidupan
Nafas
dlsb
Atau yang disebut juga Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

2. Ciptaan Tuhan secara tidak langsung; adalah berbagai hal yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, melalui perantaraan manusia yang dipintarkan.

Mobil Motor
Agama
dlsb
Atau yang disebut juga buatan Manusia

Catatan :
Jadi jelas, Agama adalah buatan Manusia, karena di Indonesia saja secara formalitas ada 5 Agama, dimana satu dan yang lainnya terkadang berhantam-hantaman adu argumentasi, bahkan bunuh-bunuhan.
Kalau Agama-agama tersebut, benar-benar buatan Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak mungkin mereka akan saling baku hantam sendiri. Memangnya Tuhan Yang Maha Esa, seorang sosiolog yang baru semester I, sehingga tidak bisa menggunakan manajemen konflik secara benar. Untuk menghindari konflik itu sendiri.

Agama Asli Nusantara

2011-11-30T17:51:00.000-08:00

Agama asli Nusantara adalah Agama Lokal, yang lahir dan tumbuh di Nusantara, jauh sebelum adanya agama Hindu, Konghucu, Budha, Kristen Katholik, Kristen Protestan, dan Islam masuk ke Nusantara (Indonesia).

Mungkin banyak di kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahui bahwa sebelum agama-agama “Resmi” (Agama yang diakui); Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha, kemudian kini Konghucu, masuk ke Nusantara atau Indonesia, di Indonesia atau Nusantara telah ada Agama Lokal yang jauh lebih Tua dan lebih baik.

Memang, Ciri-ciri Kemandirian Agama Lokal di Nusantara ini, memiliki akar yang sama dalam pemahaman pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun karena banyaknya suku dan bahasa di Nusantara, membuat mereka memiliki nama masing-masing, bagi Agama yang sebenarnya adalah satu dan memiliki Filosofi yang satu pula.

Datangnya Agama Import ke bumi Nusantara ini, dengan adanya banyaknya nama dari Agama-agama Nusantara, merupakan sebuah keuntungan untuk melakukan poltik devide et impera, bagi Agama Lokal.

Sehingga, mereka para tokoh Agama Import tersebut, justru mendorong untuk seolah-olah bahwa setiap daerah di Bumi Nusantara ini, telah memiliki agama-agama atau kepercayaan asli, seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat; agama Buhun di Jawa Barat; Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur; agama Parmalim, agama asli Batak; agama Kaharingan di Kalimantan; kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara; Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di Lombok; Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dll.

Ditambah lagi dengan Kepentingan Ekonomi dari para Negara-negara besar, untuk lebih membuat kekacauan di Indonesia, maka mereka mengirim para Penelitinya, hanya untuk melegitimasi, bahwa di Indonesia memiliki berbagai Agama dengan berbagai Aliran-nya masing-masing.

Dengan ketidak memilikinya Kepribadian Bangsa, maka kita akan mudah dan gampang diombang-ambingkan oleh para Negara-negara besar tersebut.

Perempuan Adat Tuntut Agama Lokal Diakui

2010-04-21T22:33:00.000-07:00

Setelah mengunjungi Kaukus Perempuan Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sebanyak 30 Perwakilan Perempuan Adat hari ini berkunjung ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mereka meminta dukungan agar agama lokal diakui setara 6 agama lain yang sudah resmi.

"Pengakuan agama lokal bagi perempuan adat penting karena di lapangan terjadi diskriminasi pada pencatatan pernikahan yang akan berdampak pada karier hingga status anak," kata Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjafrudin, di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Rabu (21/4).

Aliansi berharap semua institusi yang dikunjungi mengakui perempuan adat dalam hal kepemimpinan, peningkatan layanan kesehatan, dan akses pendidikan, serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan. Sejauh ini, Nia mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan berhasil membuka pandangan anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap masalah agama lokal dan perempuan adat.

"Mereka berjanji akan memasukkan masalah kami dalam rapat paripurna,” kata Nia sambil menambahkan, “Kami juga dijanjikan untuk bertemu kembali.”

Akibat tidak diakuinya agama lokal, Nia mengatakan, masyarakat adat terpaksa memilih enam agama yang diakui hanya demi pencatatan kewarganegaraan. Dampaknya, mereka tertera beragama tertentu namun tetap menjalankan ritual adat. "Sampai sekarang data agama lokal itu kabur, karena ada ketakutan untuk mengakuinya," kata Nia.

Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Desti Murdjiana, menyatakan, kelompok adat terluka karena tidak ada pengakuan terhadap agama mereka. "Mereka harus menganut agama tertentu, tapi kalau praktiknya tidak sesuai maka dianggap pelanggaran agama," kata dia.

Nia menambahkan, diskriminasi terhadap agama lokal terlihat jelas mulai dari garis koordinasi di pemerintahan yang menempatkannya di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bukan Kementerian Agama. "Keberadaan agama lokal, dianggap sebagai komoditi pariwisata yang mengikis nilai sakral ritual adat," kata dia menyesalkan.

DIANING SARI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2010/04/21/173242147/Perempuan-Adat-Tuntut-Agama-Lokal-Diakui

Penghayat Kepercataan Tuhan YME Dapatkan Pelayanan Hak Administrasi

2009-03-23T22:51:00.000-07:00

Seseorang dan kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendapatkan hak-hak administrasi seperti pencamtuman dalam KTP, akte kelahiran, perkawinan dan kematian, kata Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Depbudpar KP Sulistyo Tirtokusumo.

Sulistyo mengatakan hal itu di Jakarta, Senin, di sela sela Lokakarya Sosialisasi RPB Mendagri dan Menbudpar Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah/Wk Kepda dalam pelestarian kebudayaan dan dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak administrasi dan menjalankan keyakinannya oleh pemerintah kepada penghayat kepercayaan didasarkan atas amanat UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No 37/2007 tentang Pelaksanaan UU No 23/2006.

Sementara itu, Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, Tjetjep Suparman mengatakan, dengan UU dan PP tersebut,penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak boleh didiskriminasikan dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan adminitrasi seperti pencantuman dalam KTP, akte perkawinan, kelahiran dan kematian, dan pendirian pesucen (tempat berdoa), dan lahan pemakaman.

Menurut data Depbudpar, saat ini terdapat 1.515 organisasi penghayat kepercayaan terhadap TYME, 245 diantaranya memiliki kepengurusan di tingkat nasional dan jumlah pemeluknya se-Indonesia sekitar 10 juta orang.

Sedangkan, masalah pengawasan penghayat kepercayaan ditangani oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang beranggotakan delapan instansi pemerintah di pusat.

Terkait sosialisasi rancangan peratuan bersama (RPB) Mendagri dan Menbudpar, Suparman mengharapkan, adanya standar yang sama dari daerah se Indonesia dalam pelayanan kepada para penghayat kepercayaan Tuhan YME serta pemenuhan hak sipilnya sesuai perintah UUD 1945, UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 23/2006 tentang Kependudukan.

Dirjen mengharapkan, terkait RPB tersebut, pemda kab/kota se Indonesia berkomitmen mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk pelesatarian kebudayaan dan pelayanan penghayat kepercyaan Tuhan YME.(*)

Sumber : http://www.antara.co.id/view/?i=1237804113&c=NAS&s=

HAK WARGA NEGARA

2007-07-20T22:59:00.000-07:00

Penghayat Kepercayaan
Minta Dilindungi UU

JAKARTA (Suara Karya): Musyawarah nasional kedua Badan Kerja Sama Organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME (BKOK) yang berlangsung sejak Minggu (15/7), ditutup secara resmi oleh mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Selasa (17/7).

Munas berhasil menyusun pengurus baru periode 2007 - 2012. Pengurus terdiri dari lima presidium yaitu Naen Suryono, SH, MH, Hartini Wahyono, Engkus Ruswana, MM, Ir Harry Noegroho, dan Arnold Panahal serta dilengkapi pengurus inti dan departemen.

Untuk pertama kali dibentuk dewan penasihat terdiri dari Djoko Soemono Soemodisastro, Brigjen (Purn) Sumarsomo Wiryowijoyo SH, Kartini Soedono, Prof Dr Wila Chandrawila Supriadi, dan Bambang Soeratman. Mereka dilantik oleh Akbar Tandjung.

Munas bertemakan "Kembali ke Jatidiri Bangsa" yang berlangsung di Kompleks Candra Wilwatikta, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur juga memperjuangkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan YME agar diakui dan dilindungi dalam perundangan negara sehingga penghayat kepercayaan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang sama dengan warna negara pemeluk agama. Di samping itu, menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dalam upaya memasukkan pelajaran budi pekerti dalam kurikulum pendidikan.

Pembukaan munas II dihadiri antara lain anggota DPR Guruh Soekarnoputra, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Ir HM Ridwan Hisjam, dan undangan lainnya.

Dalam pandangan tentang eksistensi penghayat kepercayaan dalam era globalisasi, ketika membuka munas, Minggu (15/7), Ketua DPR Agung Laksono berpendapat di era globalisasi ini diperlukan sikap dan karakter yang konsisten untuk meneguhkan kembali jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.

"Kita harus terus bangunkan jiwa dan jati diri bangsa Indonesia dan kemudian barulah badan atau fisiknya. Hal ini disimak dari filosofi cuplikan lagu kebangsaan Indonesia, yakni 'Indonesia Raya' yakni, 'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,'" katanya.

Di sinilah, menurut Agung, perlu dipahami bahwa bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangannya memerlukan bukan saja golongan yang pandai, tetapi juga golongan yang berbudi pekerti luhur, golongan yang cerdas sekaligus bijak. Tanpa melihat asal- usul kultural, ras, agama, aliran politik dan sebagainya.

Agung Laksono yakin dalam komunitas para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME pun memiliki nilai-nilai budi pekerti yang luhur dalam hubungan antar-sesama manusia dan sesama bangsa.

Sementara itu, Subsdit Kelembagaan Kepercayaan Depdiknas Sri Hartini, menyatakan bagi para penghayat, budi pekerti kemanusiaan yang luhur merupakan konsekuensi dari kepercayaannya kepada Tuhan YME. (Susiana)

Sumber :http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=177959